Kebijakan
dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah adalah bersifat memaksa. Artinya
sebagai warga Indonesia kita harus mentaati hukum yamh berlaku, karena pada
dasarnya hukum dan aturan yang dibuat untuk menciptakan kehidupan bernegara yang
tertib. Namun, sebagai negara demokrasi, yang menjunjung prinsip “kebebasan
dalam berpendapat” juga merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan seperti dalam
menyampaikan aspirasi. Karena tidak semua peraturan yang dibuat pemerintah
dapat diterima oleh masyarakatnya. Pada kasus diatas, saya bependapat bahwa apa
yang telah dilakukan pemerintah, menetapkan TNNBS adalah langkah yang tepat,
mengingat semakin meluasnya tingkat kerusakan hutan, karena pengelolaan yang
tidak memperhatikan perbaikan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan pun harusnya
mendapat perhatian khusus dari warga sekitar yang secara langsung
menggunakannya. Kasus diatas mengutip beberapa ketentuan dalam hal penetapan
suatu kawasan sebagai yang dilindungi oleh pemerintah, dan saya setuju untuk
melakukan pemindahan pemukiman yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat
adat Semende. Namun, satu hal yg perlu ditekankan bahwa ini tidak berarti
membela pemerintah, dengan tidak memperhatikan nasib warga sekitar TNNBS, tapi
ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan penggantian lahan
yang akibat adanya penetapan hutan tersebut. Kesimpulannya, demi mendapatkan
kebaikan antara warga dan pemerintah sudah sepatutnya untuk melaksanakan
peraturan yang telah dibuat tersebut. Terlebih lagi bagi pihak pemerintah,
harus dapat mensosialisasikan suatu kebijakan dengan baik, sehingga tidak
terjadi kesalahpahaman dari masyarakat itu sendiri.
BAHASA INGGRIS
Policies and regulations made by the government is coercive. This means that as citizens of Indonesia we have to obey the laws that apply, because basically the laws and rules are made to create a state of life that order. However, as a democratic state, which upholds the principle of "freedom of thought" is also a tool that can be used as in conveying aspirations. Because not all of the regulations made by the government to be accepted by society. In the above case, I bependapat that what has been done by the government, set TNNBS is the right step, given the increasingly widespread forest loss, because management does not pay attention to the improvement of forest. Utilization of forest areas also should receive special attention from local residents who are directly used. Above cases citing several provisions in the determination of an area as protected by the government, and I agreed to do the resettlement by the government against indigenous peoples Semende. However, one thing that needs to be emphasized that this does not mean defending the government, with no attention to the fate of the people around TNNBS, but it is also the responsibility of the government to do the replacement land as a result of the determination of the forest. In conclusion, in order to obtain the good of the citizens and the government has been duly to implement the regulations that have been made. Moreover for the government, a policy must be able to socialize properly, so there is no misunderstanding of society itself.
0 komentar:
Posting Komentar